Ketua LSM APAK, Doni Aryansyah, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Trisko, baik saat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuk Linggau tahun 2024 maupun dalam kapasitasnya saat ini sebagai Sekda. Menurut Doni, kebijakan yang ditempuh Trisko selama menjabat justru meninggalkan warisan beban fiskal yang kini menjadi tanggungan berat APBD 2025.
“Kami melihat kebijakan beliau saat menjadi Pj Wali Kota sangat bermasalah. Banyak kegiatan yang dijalankan tanpa perencanaan anggaran yang matang. Akibatnya, sekarang pemerintah daerah harus menanggung beban Surat Pernyataan Hutang (SPH) yang belum terbayarkan hingga pertengahan 2025,” ujar Doni kepada wartawan, Selasa (22/7).
Lebih lanjut, Doni menyebut bahwa tumpukan SPH tersebut tidak hanya menghambat jalannya pemerintahan, tetapi juga berpotensi mengganggu realisasi program prioritas daerah tahun ini.
“Kondisi ini tentu mempengaruhi fleksibilitas anggaran 2025. Harusnya tahun ini jadi momentum percepatan pembangunan, tapi justru banyak energi terkuras hanya untuk menambal beban masa lalu,” katanya.
Selain permasalahan anggaran, Doni juga menyoroti lemahnya peran koordinatif Sekda dalam menggerakkan roda birokrasi. Ia menilai, hingga memasuki semester kedua tahun 2025, geliat pembangunan belum terlihat jelas dan program-program strategis belum berjalan optimal.
“Visi besar kepala daerah sudah sangat terang: ‘Linggau Juara, Maju Kotanya, Sejahtera Masyarakatnya’. Tapi ketika Sekda tidak mampu mengorkestrasi perangkat daerah agar bergerak seirama, maka visi itu hanya jadi slogan,” lanjutnya.
Doni menggambarkan situasi internal pemerintahan saat ini sebagai tidak kondusif. Banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut tidak mendapat arahan jelas, sehingga menyebabkan stagnasi dalam realisasi kegiatan. Bahkan, ia menyebut ada kegelisahan di kalangan ASN terkait arah kebijakan yang tidak konsisten.
"Kami menerima banyak keluhan dari dalam birokrasi. Koordinasi lemah, komunikasi macet, dan banyak OPD merasa bekerja sendiri-sendiri tanpa komando yang tegas dari Sekda. Ini alarm serius,” tegasnya.
Doni pun mendesak agar Wali Kota segera mengambil langkah konkret. Baginya, mempertahankan Sekda dalam kondisi seperti ini justru akan memperbesar risiko gagalnya program pembangunan dan merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Kami minta Wali Kota jangan ragu. Jika ingin menyelamatkan marwah pemerintahan dan mengembalikan semangat kerja aparatur, maka salah satu langkah strategis adalah mengganti Sekda,” ujarnya.
LSM APAK menegaskan bahwa desakan ini bukan didasari motif politik atau personal, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai mulai kehilangan arah.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal kapabilitas dan efektivitas dalam memimpin birokrasi. Sekda itu jantungnya pemerintahan. Kalau jantungnya lemah, bagaimana seluruh tubuh bisa sehat?” tutup Doni.
Menanggapi desakan dan kritik yang dilontarkan oleh LSM APAK, Sekda H. Trisko Defriansyah memberikan klarifikasi dalam wawancara pada Kamis, 24 Juli 2025.
Terkait tudingan bahwa dirinya gagal saat menjabat sebagai Pj Wali Kota karena meninggalkan beban fiskal, Trisko menjawab:
"Kalau dibilang gagal menjadi Pj Wali Kota, tidak. Karena masa Pj kan 1 tahun dan setelah itu dapat diperpanjang kembali dan itu hak Kemendagri. Kalau kinerja, Kita sudah membuktikan apa yang sudah aku perbuat untuk kota Lubuk Linggau ini. Contoh banyak nya apresiasi dalam bentuk penghargaan dari pemerintah pusat, kemudian TP2DD, pengendalian inflasi, stunting, penurunan kemiskinan dan infrastruktur juga. Ada bukti 1 tahun kinerja aku sebagai Pj Wali Kota yang jelas dirasakan oleh masyarakat dampak nya. Contoh lagi, dulu taman kurma sudah bagus, tapi dengan dipercantik seperti sekarang ini sehingga menambah nilai manfaat lebih. Kemudian juga selama aku menjabat Pj Wali kota, pemilihan legislatif berjalan lancar dan zero konflik. Itu juga bukti nyata kemampuan seorang Pj Wali Kota dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan itu bukan hal yang gampang," ungkap nya.
Kemudian, menjawab soal tuduhan kegiatan tahun 2024 yang tidak didukung anggaran matang, ia menyatakan:
"Tidak memaksakan. Jadi, dari awal sudah dilakukan pemetaan dan penyusunan anggaran dengan baik yang melibatkan DPRD, pemprov sumsel dan pihak terkait lainnya. Namun, memang pada perjalanannya terjadi kendala dikarenakan keuangan daerah yang tidak 100% ditransfer. Contohnya bantuan keuangan dari Provinsi yang baru akan ditransfer di tahun 2025 ini, kemudian PBH dari pusat, lalu kurang bayar dan lebih dari pemerintah pusat. Dan inilah yang menyebabkan timbulnya SPH, bukan berarti ketidak cermatan saya sebagai Pj Wali Kota, itu salah. Tidak ada faktor kesengajaan saya untuk membesarkan anggaran. Selain itu di tahun 2024 perlu diketahui juga, ada beban berat yang saya tanggung yakni ada Pileg dan Pilkada dengan anggaran Rp. 40 miliar. Dan itu tidak sama atau tidak ada di tahun anggaran sebelumnya. Jadi bukan salah Pj Wali Kota waktu itu atau salah Sekda, kalau tidak benar pasti tidak disahkan oleh DPRD dan Provinsi juga tidak akan Mengevaluasi. Dan itu bukan kegagalan saya sebagai Pj Wali Kota, tidak bisa memvonis kegagalan itu hanya kepada satu orang atau individu saja."
Terkait tudingan lemahnya koordinasi sebagai Sekda yang mengakibatkan pembangunan mandek, Trisko menampiknya:
"Salah itu. Kita dari awal sudah mengkoordinasikan OPD ini, mulai dari regulasi, perencanaan, baru pelaksanaan. Contoh program berobat gratis dan pembayaran hutang BPJS sudah tuntas, Kemudian bantuan berbasis RT dan masih banyak lagi. Nah ini semua dibahas dulu regulasi nya oleh OPD teknis. Contoh dalam berbagai postingan di Instagram pribadi aku, itu semuanya dalam ranah koordinasi untuk mewujudkan visi Linggau Juara. Itu kan jadi bukti nyata kalau komunikasi aku dengan OPD bagus. Sekda ini kan sentral sebagai penghubung kepala daerah dengan OPD, jadi mustahil kalau koordinasi aku Idak berjalan dengan baik."
Mengenai kemungkinan dirinya diganti, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pejabat pembina kepegawaian:
"Kalau kepantasan dan tidak pantas, jabatan ini adalah amanah. Yang bisa menilai aku itu bukan LSM APAK, atau pun hal-hal sinis dan tendensius juga apalagi dalam kapasitas bapak Doni ini. Tapi pejabat pembina kepegawaian, jadi kita serahkan sepenuhnya kepada pejabat pembina kepegawaian. karir aku dari bawah dan dimana pun aku ditempatkan aku selalu meninggal Legacy pekerjaan yang dapat dinikmati masyarakat luas. Waktu aku jadi Sekretaris KPU, pemilu tahun 2019 aman dan damai, kemudian aku jadi Kadis Perkim ado Kampung Ulung yang diresmikan langsung oleh Gubernur, lalu Taman Alun-Alun Kurma. Prinsip aku biarlah pembina kepegawaian yang menilai, bagi aku cuma fokus etos kerja yang baik, ikhlas, loyal terhadap pimpinan dan produktif. Putaran posisi jabatan ini ada masa waktu nya semua. Dan sampai dengan hari ini alhamdulillah aku pribadi sudah merasakan berbagai posisi, mulai dari Pj Wali Kota dan sekarang sudah 2 tahun lebih masih dipercaya sebagai Sekda."
Sebagai penutup, Trisko menyampaikan pesan kepada LSM APAK dan publik luas:
"Kalau mengkritik boleh-boleh saja, kita tidak anti kritik. Tapi, berikan lah kritik yang konstruktif yang membangun, silakan datang sampaikan apa yang menjadi gagasan LSM APAK, atau siapa pun, kita diskusikan bersama. Jangan langsung berburuk sangka atau memvonis seseorang. Kritik ini akan kita jadikan evaluasi juga untuk berkerja semakin baik, dan alhamdulillah artinya masyarakat Lubuk Linggau peduli dan ada kontrol untuk roda pemerintahan ini."
Sementara itu Wali Kota Lubuk Linggau H. Rachmat Hidayat belum memberikan tanggapan apapaun terkait pemberitaan ini.
(Rilis)
Posting Komentar