Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas, para Asisten, Kepala OPD terkait, Direktur PT BSC, serta para Kepala Desa dari wilayah yang memiliki aktivitas usaha perkebunan.
Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari upaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk memperkuat tata kelola perizinan di sektor perkebunan. Melalui forum ini, Bupati Hj. Ratna Machmud menegaskan pentingnya kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap kegiatan usaha perkebunan di Musi Rawas berjalan sesuai regulasi, memperhatikan aspek lingkungan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegas Bupati.
Dalam arahannya, Bupati juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan pemerintah desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait perizinan dan pengelolaan lahan perkebunan. Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi dan keberlanjutan lingkungan.
“Kita ingin memastikan bahwa keberadaan perusahaan perkebunan dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan konflik atau kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menegaskan komitmennya dalam mendorong sektor perkebunan yang produktif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan perkebunan agar tetap mematuhi ketentuan perizinan dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
“Kami ingin setiap kebijakan perizinan perkebunan berjalan selaras dengan visi Musi Rawas MANTAB-KAN — Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Berkelanjutan,” pungkas Bupati Ratna Machmud.
(Red/Rls)
Posting Komentar