Palembang, VNM— Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) menegaskan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel). Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan sekaligus desakan moral kepada aparat penegak hukum terkait sejumlah dugaan kasus korupsi di wilayah Bumi Silampari yang dinilai lamban penanganannya.
Koordinator APAK, Dony Aryansyah, dalam keterangannya kepada media mengatakan bahwa pihaknya sudah cukup lama mengikuti perkembangan berbagai kasus, namun belum melihat langkah nyata dari pihak kejaksaan.
Rakyat menaruh harapan besar kepada Kejaksaan Tinggi sebagai benteng keadilan. Tetapi kalau kasus-kasus yang jelas-jelas sudah mencuat ke publik justru berjalan lamban, tentu hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Kami hadir untuk menyuarakan keresahan masyarakat yang selama ini hanya bisa menunggu kepastian hukum,” tegas Dony.
APAK menilai, lambannya penyelesaian kasus bukan hanya melukai rasa keadilan publik, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, melalui aksi ini, mereka mendesak Kejati Sumsel untuk mempercepat proses penanganan serta menuntaskan kasus-kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara.
Adapun isu-isu yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut antara lain:
1. Kasus penyertaan modal PDAM Tirta Bukit Sulap.
2. Kasus penyertaan modal PT. Linggau Bisa.
3. Kasus pengadaan seragam sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
4. Dugaan pungutan biaya dalam pelaksanaan seleksi PPPK paruh waktu Kabupaten Musi Rawas.
5. Sejumlah item kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan yang diduga bermasalah.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi merupakan komitmen generasi muda dalam mengawal jalannya pemerintahan agar lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
“Korupsi adalah musuh bersama. Kami, pemuda, tidak ingin masa depan daerah ini dirusak oleh praktik-praktik kotor yang hanya menguntungkan segelintir orang. Penegakan hukum harus nyata dan tegas, tanpa pandang bulu,” ujarnya.
APAK juga menyerukan agar Kejati Sumsel membuka diri terhadap aspirasi masyarakat dan memberikan kepastian atas laporan-laporan yang sudah disampaikan. Mereka mengingatkan bahwa penegakan hukum yang adil dan cepat akan membawa dampak positif bagi pembangunan serta kepercayaan publik terhadap negara.
"Kami ingin Kejati Sumsel benar-benar serius. Jangan sampai masyarakat menilai lembaga hukum hanya diam, padahal kerugian negara bisa semakin besar jika kasus-kasus ini terus dibiarkan. Kami akan terus mengawal dan menyuarakan sampai ada kejelasan,” tutup Dony.
Aksi ini direncanakan berlangsung dalam waktu dekat dengan melibatkan berbagai elemen pemuda dan masyarakat sipil, serta akan dikemas secara tertib namun tegas.
(Rilis)
Posting Komentar