Wakil Bupati Musi Rawas Hadiri Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026

 

Musi Rawas, VNM- Wakil Bupati Musi Rawas, H. Suprayitno, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2026, serta Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota keuangan tersebut. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas, pada Senin (15/09/2025).

Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, yang bertujuan memastikan seluruh kebijakan anggaran disusun secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Wakil Bupati menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal daerah serta arah prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada tahun mendatang.

Setelah penyampaian nota keuangan, Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Musi Rawas memberikan pandangan umum, saran, serta masukan terhadap Raperda APBD 2026. Pandangan tersebut menjadi bahan penting bagi Pemerintah Daerah untuk menyempurnakan rancangan anggaran sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD.

Wakil Bupati H. Suprayitno menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

“Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyambut baik pandangan dan masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Kolaborasi ini menjadi wujud sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan APBD benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, pemerataan ekonomi, dan penguatan infrastruktur daerah. Melalui penyusunan APBD yang terarah dan berkeadilan, diharapkan visi Musi Rawas MANTAB-KAN — Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Berkelanjutan dapat terwujud secara nyata.

Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan kolaboratif, serta menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan keuangan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Red/Rls)

0/Post a Comment/Comments

Ads1
Ads2