Sebelum memasuki sesi pembukaan, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis dari Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) sebagai bentuk komitmen penyelenggara terhadap kenyamanan dan keselamatan selama kegiatan.
Sebanyak 133 perangkat desa dari tujuh kecamatan di wilayah Muratara mengikuti Bimtek ini dengan antusias. Materi disampaikan langsung oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. H. Ma’mun Hermawan, M.Si, yang membahas sejumlah topik strategis, meliputi:
Tugas pokok dan fungsi aparatur desa sesuai regulasi.
Tata kelola administrasi pemerintahan desa.
Manajemen perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa.
Pengelolaan aset dan kekayaan desa.
Ketua Panitia Pelaksana dari Lembaga Pelatihan Indonesia, Apriyanto Putra, Y.AMd., S.M, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif dan profesional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta UU Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan keduanya.
“Bimtek ini bukan hanya agenda seremonial. Ini adalah ruang belajar bagi aparatur desa untuk memperkuat kapasitas dalam pengelolaan keuangan serta sumber daya lokal. Kami berharap hasil pelatihan dapat langsung diterapkan di lapangan,” ungkap Apriyanto.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa peserta, sesuai ketentuan penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kapasitas aparatur.
Perwakilan APDESI Kabupaten Muratara, Sobri, turut memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan oleh LAPIN.
“Terima kasih atas fasilitas dan penyambutan yang baik dari panitia. Semoga para peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh hingga tuntas, agar ilmu yang diterima dapat menjadi manfaat nyata di desa,” ujarnya.
Melalui Bimtek ini, diharapkan aparatur desa semakin siap menjadi garda terdepan pembangunan tingkat lokal, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Rilis)
Posting Komentar