Musi Rawas Utara, VNM- Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pemuda Anti Korupsi, Doni Aryansyah, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dana belanja di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada tahun anggaran 2024.
Dalam keterangan pers yang disampaikannya pada Selasa (28/10), Doni menilai ada indikasi kejanggalan dalam pengelolaan dana di instansi tersebut. Meski belum membeberkan secara rinci item atau program yang dimaksud, ia mengaku lembaganya telah menemukan sejumlah catatan penting yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.
“Kami melihat ada beberapa hal yang tidak wajar dalam pelaksanaan anggaran di Dinas Pertanian dan Perikanan Muratara tahun 2024. Berdasarkan hasil analisa dan kajian tim kami, ada dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana publik yang harus segera ditelusuri,” ujar Doni.
Menurutnya, hasil analisis internal LSM menjadi dasar kuat bagi pihaknya untuk mendorong proses penelusuran lebih lanjut oleh aparat hukum. Doni juga menegaskan bahwa langkah yang dilakukan lembaganya bukan bentuk tuduhan, melainkan dorongan agar transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah benar-benar dijaga.
“Kami tidak bermaksud menghakimi, tapi sebagai bagian dari masyarakat sipil, kami punya tanggung jawab moral untuk memastikan uang rakyat digunakan sesuai peruntukannya,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui apakah permintaan yang disampaikan Doni kepada Kejari Lubuk Linggau hanya berupa pernyataan publik atau sudah dilanjutkan dengan laporan resmi secara tertulis.
Pihak media masih berupaya mengonfirmasi dan menunggu tanggapan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara terkait pernyataan tersebut.
Ruang konfirmasi tetap terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi atas informasi ini.
(Red/rilis)
Posting Komentar