Lubuklinggau, VNM– Sejumlah warga dan pengamat anggaran kembali mempertanyakan efektivitas alokasi dana kegiatan reses DPRD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp.4.648.500.000 Angka fantastis ini tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD yang kini menjadi bahan perbincangan hangat di masyarakat.
Reses seharusnya menjadi momen wakil rakyat menyerap aspirasi langsung dari konstituen, tapi masyarakat malahan dibuat bingung ketika melihat rincian belanja yang menurut mereka tidak mencerminkan kegiatan dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Rincian belanja-nya menunjukkan pos yang sangat besar untuk suvenir dan cenderamata senilai Rp.2,7 miliar. Hitungannya adalah 200 set untuk masing-masing anggota DPRD dalam tiga kegiatan, biaya yang tentu membuat masyarakat mengangkat alis. Bukan itu saja. Anggaran untuk alat tulis kantor (ATK), termasuk ballpoint, buku, dan tas plastik bernilai Rp.766 juta juga menyita perhatian publik. Bahkan konsumsi untuk nasi kotak dan snack tercatat mencapai Rp.630 juta.
Menanggapi hal ini, aktivis LSM Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK), Doni Aryansyah, mengungkapkan kegundahan yang mewakili suara banyak warga.
“Warga tanya, apakah reses itu forum aspirasi atau pameran suvenir? Seharusnya kegiatan ini fokus pada mendengar suara rakyat, bukan soal perlengkapan yang nilainya miliaran,” ujar Doni, Rabu (14/1/2026).
Doni menyebut pos suvenir sebagai salah satu yang paling membingungkan, karena nilainya lebih dari setengah dari total anggaran yang tersedia.
“Kalau Anda datang ke forum reses, tentu yang dicari adalah jawaban atas persoalan masyarakat. Ketika mayoritas dana ‘mengalir’ ke suvenir, konsumsi, dan alat tulis, kami yakin masyarakat bertanya: uang ini untuk siapa sebenarnya?” tambahnya.
APAK juga mengajak aparat pengawasan seperti Inspektorat untuk meninjau lebih jauh apakah komposisi anggaran tersebut sudah tepat, efisien, dan sesuai dengan tujuan reses yang semestinya. Menurut Doni, publik berhak tahu bagaimana anggaran ini diputuskan dan dipergunakan.
“Kami tidak menuduh ada korupsi, tapi pola anggarannya layak dipertanyakan. Di satu sisi masyarakat menunggu aspirasi mereka didengar, di sisi lain anggarannya seperti pesta ATK,” katanya.
Hingga saat ini, Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau belum memberikan keterangan resmi mengenai dasar penyusunan anggaran atau respons terhadap keprihatinan publik.
(Rilis)


Posting Komentar