Lubuk Linggau, VNM- Peningkatan Jalan Kenanga II di Kecamatan Lubuk Linggau Utara II semula diposisikan sebagai proyek penting. Anggarannya hampir menembus Rp 20 miliar, tepatnya Rp 19.888.898.468,40, yang bersumber dari Bantuan Gubernur Bersifat Khusus (Bangubsus). Pemerintah Kota Lubuk Linggau menunjuk PT Sukses Abadi Kotrindo sebagai pelaksana pemenang tender.
Proyek ini bahkan sempat menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Herman Deru datang langsung meninjau pekerjaan pada 26 Desember 2025, pada kesempatan tersebut ia menekankan fungsi dasar infrastruktur jalan.
“Kalau jalannya bagus, aktivitas ekonomi akan tumbuh, distribusi lancar, dan pelayanan publik lebih optimal,” ujar Herman Deru saat itu.
Beberapa bulan setelah proyek berjalan, kondisi di lapangan justru memantik kritik.
Aktivis LSM Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Lubuk Linggau, Doni Aryansyah, menilai hasil pekerjaan jauh dari gambaran proyek strategis. Ia menyebut permukaan jalan tampak bergelombang, tidak rata, dan menyulitkan pengguna jalan.
“Secara kasat mata saja sudah kelihatan. Ini lebih cocok disebut lintasan roller coaster daripada jalan penghubung aktivitas warga,” kata Doni, Rabu lalu.
Masalah tidak berhenti di badan jalan. Doni juga menyoroti pemasangan tutup siring yang memanjang di sisi jalan. Menurutnya, pola pemasangan terlihat tidak presisi dan dikerjakan tanpa perhatian pada kerapian.
“Tutup siringnya berkelok-kelok dan tidak rata, seperti ular beton. Selain merusak estetika, ini menunjukkan pekerjaan yang dikerjakan sekadarnya,” sambal berkelakar Doni mengatakan bahwa jika ingin melihat ular beton terpanjang di dunia, maka datanglah ke Kota Lubuklinggau, ujarnya sambil tersenyum kecut.
Doni menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan pesan yang disampaikan Gubernur Sumatera Selatan saat meninjau proyek. Jalan yang seharusnya menjadi penopang mobilitas justru berpotensi menambah persoalan baru bagi warga.
“Kalau tolok ukurnya adalah ekonomi tumbuh dan pelayanan publik lancar, sulit mengatakan tujuan itu tercapai dengan kondisi seperti sekarang,” kata Doni.
Ia mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lubuk Linggau melakukan evaluasi menyeluruh. Doni juga meminta agar PT. Sukses Abadi Kotrindo dimasukkan ke dalam daftar hitam penyedia jasa konstruksi di Kota Lubuklinggau.
“Kalau kontraktor dengan hasil kerja seperti ini masih diberi proyek lagi, wajar kalau publik curiga. Jangan-jangan proses tender hanya formalitas,” ujarnya.
LSM APAK, kata Doni, tengah menyiapkan dokumen pendukung untuk melaporkan dugaan indikasi korupsi pada proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Untuk proyek besar seperti ini, kami tidak lagi akan melapor ke kejaksaan negeri. Kami akan fokus ke KPK, khususnya kepada Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK agar dapat turun langsung ke Kota Lubuklinggau. Ini bukan soal kritik semata, namun kami berangkat dari keterpanggilan hati nurani untuk ikut menjaga uang rakyat agar tidak habis untuk proyek yang kualitasnya dipertanyakan,” kata Doni.
Hingga tulisan ini disusun, Dinas PUPR Kota Lubuk Linggau dan PT. Sukses Abadi Kotrindo belum memberikan penjelasan resmi atas kritik tersebut.
Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lubuk Linggau maupun pihak PT Sukses Abadi Kotrindo terkait berbagai kritik yang disampaikan. Media ini juga akan terus mengikuti dan memberitakan perkembangan selanjutnya secara berimbang, objektif, dan sesuai dengan fakta di lapangan.
(YA/Rilis/Red)
Posting Komentar