Catatan dari Musi Rawas Utara tentang Perencanaan, Anggaran, dan Dampaknya bagi Kabupaten Musi Rawas Utara
Oleh: Koordinator LSM APAK Doni Aryansyah
Musi Rawas Utara, VNM- Setiap tahun, roda pemerintahan berputar. Anggaran disahkan, program diumumkan dan proyek dikerjakan. Tapi bagi sebagian besar warga Musi Rawas Utara, perubahan hidup tak datang secepat laporan kinerja yang disusun rapi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan di kabupaten ini mencapai 17,38 persen—sekitar 33 ribu orang. Pada 2024, rata-rata lama sekolah baru 7,51 tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023 berada di angka 69,63, masih di bawah rata-rata Sumatera Selatan.
Angka-angka itu memberi petunjuk tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar statistik sosial yaitu tentang cara kerja birokrasi yang belum bergerak seirama.
“Kalau perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan tidak bertemu di satu tujuan, hasilnya pasti seperti ini—program ada, tapi dampaknya tipis,” kata Doni Aryansyah, aktivis LSM Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK).
Perencanaan yang Tidak Berangkat dari Masalah membuat hasil yang seolah-olah semourna di atas kertas. Namun data BPS menunjukkan persoalan mendasar yakni kemiskinan dan tingkat pendidikan yang tetap bertahan dari tahun ke tahun.
Dalam praktiknya, perencanaan sering disusun berdasarkan agenda organisasi perangkat daerah, bukan peta masalah warga. Akibatnya, program berjalan sendiri-sendiri, tanpa sasaran yang saling menguatkan.
“Perencanaan seharusnya dimulai dari pertanyaan paling dasar: kenapa kemiskinan tidak kunjung turun dan tingkat pendidikan masyarakat belum membaik. Kalau itu tidak jadi pusatnya, program apa pun akan melenceng,” ujar Doni.
Anggaran daerah terus bergerak setiap tahun. Namun IPM yang naik lambat menunjukkan belanja publik belum menghasilkan perubahan berarti di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
Masalahnya bukan pada besaran anggaran, melainkan pada cara anggaran diarahkan. Selama ini, keberhasilan lebih sering diukur dari serapan, bukan dari perubahan indikator sosial.
“Anggaran habis, laporan selesai. Tapi hidup warga tidak banyak berubah. Ini pola lama yang terus diulang,” kata Doni.
Struktur ekonomi Musi Rawas Utara masih didominasi sektor pertanian dan perkebunan, menurut BPS 2023. Industri pengolahan belum berkembang signifikan. Dalam situasi seperti ini, belanja publik semestinya diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja.
Namun yang sering muncul justru proyek fisik rutin. Jalan dibangun, gedung berdiri, tapi manfaat ekonominya sulit ditelusuri.
“Kalau proyek terus jalan tapi kemiskinan tetap tinggi, pertanyaannya bukan lagi teknis. Itu soal arah kebijakan,” ujar Doni.
Tingkat Pendidikan rendah dan kemiskinan tinggi menunjukkan pelayanan publik belum sepenuhnya menjangkau kelompok paling rentan. Namun kondisi ini jarang dijadikan alarm serius dalam evaluasi kebijakan.
Pelayanan publik seharusnya menjadi ukuran utama kinerja birokrasi. Ketika layanan tidak membaik, perencanaan dan anggaran semestinya dikoreksi. Yang terjadi justru sebaliknya: rutinitas berlanjut.
Sebagai daerah hasil pemekaran, Kabupaten Musi Rawas Utara juga menghadapi tantangan dalam manajemen aparatur sipil negara. Penempatan pejabat yang tidak berbasis kompetensi, sangat berisiko melemahkan seluruh rantai kebijakan, dari perencanaan hingga pengawasan.
Di sisi lain, optimalisasi pajak dan aset daerah masih terbatas. Ketergantungan pada transfer pusat mempersempit ruang fiskal dan mendorong kebijakan jangka pendek.
Angka-angka BPS yang telah tersaji sejatinya tidak menuduh siapa pun. Ia hanya mencatat. Namun ketika kemiskinan bertahan, pendidikan tertahan, dan IPM bergerak lambat, data itu berbicara tentang mesin pemerintahan yang tidak bekerja sebagai satu kesatuan.
“Semua instrumen sudah ada. Yang sering hilang itu disiplin untuk menyatukan arah,” ujar Doni.
Kabupaten Musi Rawas Utara tidak kekurangan anggaran dan tidak kekurangan regulasi. Tantangannya adalah menyelaraskan cara kerja birokrasi, agar perencanaan menjawab masalah, anggaran mengikuti tujuan, dan proyek menghasilkan dampak nyata.
Selama mesin pemerintahan berputar sendiri-sendiri, angka kemiskinan dan pendidikan akan terus menjadi pengingat tahunan. Bukan tentang kurangnya program, melainkan tentang arah yang berjalan tanpa harmonisasi.
(Opini)
Posting Komentar